Yayasan Adz dzikra Villa Galaxy

EKONOMI SYARIAH DAN KESEIMBANGAN

Islam mengajarkan keseimbangan dalam hidup, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Qashah [28]: 77. Dari ayat ini ada beberapa poin penting yang dapat diambil pelajarannya. Pertama: Allah Subhanahu Wata’ala mengajarkan kepada manusia untuk menyiapkan bekal untuk kebahagian di dunia dan akhirat. Kedua: berbuat baik kepada alam semesta sebagaimana Allah Subhanahu Wata’ala telah berbuat baik kepada manusia, ketiga: jangan berbuat kerusakan di (muka) bumi, karena Allah Subhanahu Wata’ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Pertama: Allah Subhanahu Wata’ala mengajarkan kepada manusia untuk menyiapkan bekal untuk kebahagian di dunia dan akhirat

Menurut beberapa ulama’ tafsir seperti Imam al-Qurthubi menjelaskan “al-Qashas [28]: 77 bahwa kebahagiaan akhirat akan dapat diperoleh apabila seorang mu’min beramal dengan modal berupa karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wata’ala, itulah konsep yang disebut dengan sedekah dan zakat. Dengan kata lain suksesnya hubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta (hablum minallah) ketika dapat dibuktikan dengan kesuksesan hubungan baik seorang hamba dengan hamba lainnya (hablum minannas). Sedangkan Imam al-Razi menjelaskan:”gunakan hartamu untuk memperoleh surga”. Serupa dengan Imam al-Razi, Imam Ibnu Katsir menjelaskan gunakanlah karunia yang diberikan oleh Tuhanmu untuk mendekatkan diri kepada-Nya, sehingga memperoleh dua kebahagian sekaligus yaitu kebahagian di dunia dan di akhirat.

 Kedua: Berbuat baik kepada alam semesta sebagaimana Allah Subhanahu Wata’ala telah berbuat baik manusia

Berbuat baik yang dimaksud pada ayat ini adalah berlaku adillah sebagaimana Allah Subhanahu Wata’ala telah berlaku adil kepada manusia. Pada kontek ekonomi, dalam Islam ada yang disebut dengan muamalah, yang kemudian diterjemahkan oleh para akademisi muslim dengan istilah ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mempunyai nilai lebih karena bersumber dari al-Qur’an dan sunnah. Allah Subhanahu Wata’ala sebagai sang Pencipta, tentunya lebih tahu tentang bagaimana aturan hidup yang harus dilakukan oleh manusia, termasuk dalam kehidupan ber-ekonomi. Dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas mengecam konsentrasi aset kekayaan pada sekelompok tertentu yang dilakukan dengan cara monopoli, atau konglomerasi dengan menguasai hulu hingga hilir. Sehingga hanya pemodal besar saja yang dapat survive dalam menjalankan bisnisnya, sementara yang modal kecil tak mampu bersaing, jangankan untuk melebarkan sayap mengembangkan bisnis, untuk kebutuhan oprasional saja terkadang menggerus modal pokok.

Dalam ekonomi Islam setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mengelola sumber-sumber ekonomi. Ketika ada seorang mu’min yang memiliki keterbatasan modal untuk mengelola sumber-sumber ekonomi tersebut, maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk memaksa orang-orang kaya untuk menyisihkan minimal 2,5% dari hartanya berupa zakat sebagai suatu kewajiban seorang muslim, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wata’ala pada Qs. At-Taubah [10]:60. Kemudian disamping itu ada konsep infak, sedekah, wakaf yang bersifat sunnah.

Qs. At-Taubah [10]:60 tersebut diperkuat dengan Qs. al-Hasyr [59]: 7, yang menjelaskan agar harta tidak hanya beredar pada segelintir atau sekelompok manusia saja dan Qs. al-Ma’arij [70]: 24, yang menjelaskan bahwa setiap harta kita ada haknya orang-orang tertentu (hak fakir dan miskin, baik peminta-minta maupun yang malu meminta-minta). Berdasarkan Itu semua, dapatlah dipahami bahwa Islam mengajarkan bentuk keseimbangan yang bersifat pemerataan (keadilan distributif) serta berdampak pada pertumbuhan.

Menurut Agustianto, salah seorang pakar ekonomi Islam yang juga merupakan anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan, bahwa konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kepitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Dosmetik Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis dicirikan dengan menonjolkan peran perusahaan swasta (private ownership) dengan motivasi mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Namun sistem ini selalu gagal dalam membuat pertumbuhan karena tidak diiringi dengan pemerataan. Fenomena seperti ini tampak telah mewarnai sistem ekonomi Indonesia.

Ketiga: Jangan berbuat kerusakan di (muka) bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan

Sistem ekonomi kapitalis telah melahirkan prilaku-prilaku yang destruktif, yang menggoyahkan fondasi akhlak manusia, sehingga kerusakan pada tatanan kehidupan tak dapat terelakkan. Hal ini dibuktikan dengan prilaku tamak yang ada dalam diri manusia itu sendiri, disertai dengan pola hidup hedonis dan sombong. Sistem kapitalis telah melahirkan sejumlah pengusaha atau pebisnis hebat dan sukses. Namun di pihak lain, kesenjangan terjadi secara tajam. Perusahaan-perusahaan yang tidak cukup kuat dari sisi permodalan, akan terjun bebas dan gulung tikar.

Dengan konsep riba, sistem ekonomi kapitalisme telah melahirkan prilaku-prilaku egoisme tanpa memperdulikan sisi humanisme dan persaudaraan. Sehingga kesenjangan tersebut tak dapat dihindari bahkan tampak kian mencolok. Konsep riba ini merupakan keuntungan yang diperoleh dari utang-piutang, yang diperaktekkan di berbagai lembaga atau industri jasa keuangan, ketika nasabah membutuhkan modal kerja atau pembiayaan lainnya.

Sementara Islam mengajarkan konsep persaudaraan (ukhuwah), yaitu tolong-menolong (ta’awun). Ketika ada yang membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka pinjaman itu cukup kembali pokok saja (qard), yang penting tercatat dengan jelas jumlah dan waktu pengembaliannya (Qs. al-Baqarah[2]: 282). Kemudian saling mendukung atau saling melengkapi (takaful). Dalam bisnis dibutuhkan kemitraan (syirkah), sehingga keuntungan dapat diperoleh dari modal yang terbentuk berdasarkan potensi dan skill, serta porsi keaktifan dalam menjalankan usaha (nisbah). Inilah yang disebut dengan konsep keadilan sosio-ekonomi yang sebenarnya, yang menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Wallohua’lam.

 

Muhammad Musa

Ketua Yayasan Adz-Dzikra Villa Galaxy Bekasi